Arsip

Archive for Mei, 2011

(belum ada judul)

Mei 27, 2011 1 komentar

Hari jum’at…
Selalu seperti ini di hari jum’at. Sebetulnya bukan hanya hari jum’at tetapi hari lain juga. Tapi rasa sepi yang menyengat ini selalu muncul di hari jum’at. Entah kenapa. Saya juga bingung.
Jika mengacu pada jadwal yang normative, maka jum’at justru menjadi hari yang panjang karena harus pulang jam 16.30. Tapi jum’at selalu dan akan selalu jadi hari yang pendek, cukup sampe 10.30 menjelang sholat jum’at.
Mungkin beberapa orang sudah istirahat siang. Tidur atau leyeh-leyeh nonton tivi. Maka pantaslah jika beberapa orang itu kemudian kuat begadang dan cangkruk di warung kopi tiap harinya selepas maghrib atau isya.
Mungkin beberapa orang sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti setrika atau yang lain. Mumpung siang-siang nganggur. Maka pantaslah jika kemudian mereka punya banyak waktu dan tenaga untuk bermain-main dengan anak-anak mereka atau sekedar kuat menemani bermain.
Mungkin beberapa orang sedang ngopi dan cangkru’an. Maka pantas saja mereka menganggap diri mereka adalah “gaul”, suka bersosialisasi, dan punya banyak teman.

Kenapa saya tidak bisa???
Kadang ingin sekali pulang dan mengerjakan tugas-tugas RT untuk membantu istri sehingga ketika malam hari anak2 sudah tertidur, saya tidak lagi disibukkan dengan tugas2 RT.
Kadang ingin sekali pulang dan tidur. Agar ketika sore menjelang, saya bisa menemani anak-anak saya bermain. Menemani mereka jalan-jalan dan sebagainya.
Kadang ingin sekali cangkru’an dan ngopi agar bisa “gaul” dan punya banyak teman sehingga tidak dianggap hanya suka berhadapan dengan laptop.
Kadang ingin sekali melakukan itu semua… sungguh ingin sekali…

Tapi Alhamdulillah.. saya tidak melakukannya..
Suatu saat, saya hanya akan member penjelasan kepada istri dan anak2 saya kenapa orang2 yang saya sebutin sebelumnya bisa jalan-jalan sore dengan anak2 mereka, kenapa di malam hari mereka bisa istirahat nyaman, dan sebagainya. Dan semua hal itu tidak bisa saya lakukan. Pulang jam 16.00 dengan sisa tenaga bermain dengan anak-anak (kasian sekali mereka hanya mendapatkan sisa tenaga saya), bahkan itupun tidak sempat karena harus tertidur sebentar untuk menjaga stamina agar malam bisa menemani anak-anak dan membantu istri mengerjakan pekerjaan RT.
Alhamdulillah… saya harap anak-anak bangga dengan pilihan ini. saya harap istri saya tidak menggoda saya untuk jalan-jalan sebelum jam 16.00. Saya harap, saya memperoleh keberkahan dari apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin berkah atas apa yang saya terima sebagai konsekuensi status yang saya sandang.
Semoga Allah meneguhkan hati ini untuk tetap seperti ini…

Iklan
Kategori:Uncategorized

KPUku saying, KPUku Malang (menanggapi tulisan “STUDI BANDING, YES! PELESIRAN, NO!”)

Beberapa hari kemarin saya sudah menanggapi tulisan mengenai disclaimer. Tulisan kedua dalam web kpu demak yang ingin saya tanggapi adalah tulisan mengenai studi banding. Tulisan yang berjudul “STUDI BANDING, YES! PELESIRAN, NO! ” itu bisa dilihat di alamat http://kpudemak.wordpress.com/2010/05/31/studi-banding-yes-pelesiran-no/

Dalam kalimat pembuka, penulis menyatakan bahwa:
Mengapa kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, termasuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) lebih-lebih yang bersama-sama, melakukan studi banding ke luar negeri, kota atau daerah lain selalu disambut masyarakat dengan cibiran sinis ? Apakah sesungguhnya kesalahan mereka itu sehingga dicibir seperti itu? Demikian pula ketika anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ngangsu kawruh ke KPU kabupaten/kota lain juga mendapatkan sorotan serupa. Apakah kebijakan yang diambil itu ada yang salah? Di manakah kesalahannya tersebut?
Barangkali tidak ada yang salah dengan prosedur, karena semua sudah terpenuhi. Akan tetapi kepatutan dan kepantasan studi banding layak dipertanyakan. Patutkah menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal itu? sudah tidak adakah cara lain yang pas? Betulkah perjalanan itu dilakukan dengan serius untuk belajar?? Apa yang sudah didapat secara kongkret dari studi banding tersebut??
Saya selalu menolak setiap perjalanan studi banding atau istilah lain seperti konsultasi maupun koordinasi, karena bagi saya hal itu sungguh-sungguh menghambur-hamburkan uang rakyat. Ada cara lain yang bisa ditempuh. Dunia sekarang sudah tidak selebar daun kelor. Dunia begitu luas hanya dengan duduk di depan computer yang tersambung dengan internet. Komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan dibelakang meja.

Penulis menyatakan:
Perlu dimaklumi bahwa mereka itu terpilih (dalam pemilu dan atau seleksi) sebagai anggota dewan (dan juga KPU-red) bukan karena disebabkan oleh keahlian yang mereka kuasai. Tetapi, anggota legislatif itu terpilih oleh sebab suara dukungan yang mereka kumpulkan dalam pemilu, dan atau anggota KPU tersebut terpilih oleh sebab dari ‘kekayaan pengetahuan’ yang mereka miliki dalam ‘mensiasati’ problematika kepemiluan. Maka wajar kalau setelah terpilih sebagai anggota legislatif atau KPU, mereka masih gagap terhadap permasalahan yang mereka hadapi.
Oleh karena sudah ‘terlanjur’ mereka terpilih sebagai anggota legislatif dan KPU, mereka pun harus mau bekerja sesuai prosedur dan tata cara lembaga tersebut, meskipun tidak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, dan harus ‘dipaksa’ bekerja di luar bidang keilmuannya.

Sungguh konyol. Istilah “kekayaan pengetahuan” tapi diakhiri dengan kegagapan dalam melaksanakan tugas. Akhirnya harus ikhlas menerima keterlanjuran terpilih. Sungguh sedih saya membacanya. Bagaimana mungkin pemilu yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara diurus oleh orang-orang yang terlanjur terpilih?? Jangan-jangan mereka tidak punya niat baik dalam mendaftar menjadi anggota KPU? Jangan-jangan mereka tidak melalui prosedur yang seharusnya dalam mendaftar anggota KPU sehingga mereka punya gambaran tentang keterlanjuran terpilih dan keterpaksaan bekerja??? Sungguh naif. Dan terus terang sebagai bagian dari secretariat KPU, saya sedih membaca pernyataan demikian. Sungguh ungkapan yang tidak bertanggungjawab.

Penulis juga menyatakan:
Karena tidak satu item pun persyaratan yang mewajibkan calon anggota legislatif dan anggota KPU menguasai bidang khusus pada lembaga yang bakal di tempatinya. Maka akibatnya, seorang insinyur, dokter, ekonom, ahli hukum, dan lain-lain, atau pun seorang sarjana agama harus membidangi tugas di luar disiplin ilmunya.
Untuk bisa melaksanakan tugas ‘di luar keahliannya’ itu dengan baik, maka anggota legislatif dan KPU harus mau belajar, dengan menambal ‘kekurangan’nya. Cara belajar yang paling praktis dan efektif bagi anggota legislatif dan KPU itu bukan kuliah lagi di lembaga perguruan tinggi khusus. Bukankah sampai saat ini belum ada universitas yang membuka fakultas atau jurusan ke-DPR-an dan ke-KPU-an, atau jurusan ke-Legislatif-an dan Ke-pemilu-an? Cara belajar praktis dan efektis bagi anggota DPR dan KPU baru tersebut adalah dengan studi banding. Dengan cara itulah, kekurangan pengetahuan ‘skill’ tersebut akan cepat didapat dan dikuasainya.

Entah apa yang dimaksud dengan bidang khusus dalam pernyataan tersebut, yang pasti dalam tulisan sebelumnya sudah saya sampaiakan bahwa ada persyaratan dalam UU yang menyatakan bahwa syarat menjadi anggota KPU sesuai pasal 11 bagian e adalah “memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu”.
Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa ada sekian banyak universitas yang memiliki jurusan ipol atau ipem yang mengajarakan tentang kepartaian, kepemiluan, dan seluk-beluknya.

Penulis menyatakan:
Demikian pula halnya di lembaga komisi pemilihan umum. Bagaimana seorang sarjana transportasi, sarjana agama, sarjana filsafatm sarjana ekonomi atau sarjana peternakan harus bekerja untuk mensukseskan pemilu yang sudah di depan mata? Baru saja diangkat (belum sampai ada pembekalan) mereka sudah ‘dipaksa’ menandatangani DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DCT (Daftar Calon Anggota Legislatif Tetap). Bagaimana seandainya data hasil kerja pejabat KPU sebelumnya tersebut invalid (cacat) ? Siapakah yang harus ‘digantung’ dan bertanggung jawab di depan pengadilan?

Saya katakan, jika merasa tidak mampu dan dangkal keilmuan tentang pemilu terus kenapa harus daftar jadi anggota KPU, lolos pula???

Kategori:Uncategorized

KPUku sayang, KPUku malang (menjawab tulisan “Disclaimer, apa itu?”)

Mei 20, 2011 1 komentar

Baru-bari ini secara sengaja saya searching di internet semua hal berkaitan dengan KPU. Dan secara tak sengaja saya masuk dalam web KPU Demak. Terdapat beberapa tulisan artikel yang terkait dengan pemilu yang ditulis oleh salah satu anggota komisioner. Dari beberapa tulisan tersebut, setidaknya ada 3 tulisan yang membuat saya gelisah yang memaksa saya untuk menulis sedikit klarifikasi dan diskusi untuk menambah keilmuan kita tentang KPU. Untuk kali ini saya ingin menyoroti tulisan yang berjudul “Disclaimer, apa itu?”. Secara lebih lengkap silakan lihat di http://kpudemak.wordpress.com/2010/06/09/disclaimer-apa-itu/

Saya sungguh-sungguh heran dengan penulis, pemahaman penulis, dan persepsi penulis tentang KPU, padahal jelas tertulis dibawah nama penulis bahwa penulis adalah komisioner. Tulisan tersebut menunjukkan kedangkalan pemahaman dan cara piker keliru dalam memahami permasalahan di KPU. Lagi-lagi yang saya sayangkan adalah penulis merupakan komisioner yang memiliki kekuasaan memutuskan kebijakan politis lembaga KPU di tingkat kab/kota.

Baik, akan saya urai beberapa kejanggalan yang ada. Pertama, penulis menuliskan:
Agak sulit dicari memang, di mana letak disclaimernya KPU tersebut. Karena, pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009 lalu, KPU telah nyata-nyata berhasil mendudukkan para legislatif di tingkat kabupaten kota hingga pusat (Senayan-red) termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)nya.
Demikian pula Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 pun telah dilantik tanpa adanya komplain ‘ngotot’ dari pasangan calon (paslon) yang kalah. Pemerintah pun telah mengakui kesuksesan kerja keras lembaga lima tahunan tersebut.

Selain telah dilantiknya para anggota legislatif (termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah) dan Presiden-Wakil Presiden RI hasil Pemilu 2009 tersebut di atas, indikator kesuksesan kedua pemilu itu dapat dilihat dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Pertanyaan yang muncul sekarang, kalau hasil produk KPU sudah dapat diterima oleh masyarakat dan dinilai legitimate, mengapa justru produsennya (KPU) masih dikatakan disclaimer? Di mana letak disclaimernya KPU tersebut?

Kata tanya terakhir dalam tiga paragraf di atas menunjukkan kesalahan pemahaman penulis tentang disclaimers. Bagaimana mungkin disclaimer dihubungkan dengan terpenuhinya komposisi dewan, terlaksananya pelantikan presiden dan wakil presiden, dan “penerimaan” masyarakat terhadap hasil pemilu?? Sebuah tanda tanya besar bagi saya. Entah logika apa yang digunakan sehingga menghubung-hubungkan hal yang demikian itu. dan yang lebih lucu lagi adalah “klaim” keberhasilan pemilu. Banyak studi menyebutka bahwa pemilu 2009 relatif gagal.

Paragraph selanjutnya penulis mengatakan:
Ini adalah suatu keajaiban yang aneh. Suatu keajaiban yang sulit dinalar oleh logika siapa pun. Kalau KPU dikatakan disclaimer karena telah menghambur-hamburkan uang rakyat, di antaranya untuk TI (Teknologi Informasi) yang dianggap gagal lantaran putus di tengah jalan karena tidak seluruh perolehan suara pemilu legislatif berhasil dikumpulkan masuk cepat, menandingi hitung cepat lembaga lain, maka perlu ditelusuri lagi kasusnya di mana penyebab kemandegan atau kemacetan itu terjadi. Toh anggaran sudah dikembalikan karena tidak jadi dipakai habis.
Kalau disclaimer KPU terletak di DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang amburadul dan selalu berubah-ubah, masih ada tentara dan polisi masuk dalam DPT, maka perlu juga ditelusuri dimana trouble-nya sistem yang digunakan tersebut. Toh MK pun telah dapat memahami kesulitan KPU dalam pemutakhiran data pemilih tersebut. Lalu di mana letak disclaimer KPU tersebut
?

Lagi-lagi disclaimer dihubungkan dengan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Disclaimer dihubungkan dengan kegagalan system IT KPU di pemilu 2009, juga dengan DPT yang ruwet. Pemahaman dari mana ini???
Saya bukan seorang yang paham mengenai keuangan, tapi terkait dengan status opini disclaimer mengharuskan saya memahami keuangan yang diantaranya adalah sebab-sebab munculnya opini disclaimer. Cukup mudah bagi penulis untuk belajar dan memahami secara instan tentang penyebab opini disclaimer. Dari hasil penelusuran singkat saya, disclaimer muncul karena beberapa hal yang terkait dengan keuangan dan asset instansi yang kurang benar dalam pelaksanaan penggunaannya. Silakan lihat http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=269 atau http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=870&id=4829 dan banyak lagi penjelasan lain yang sama sekali jauh dari pemahaman penulis.

Setelah beberapa paragraf membuat argument yang lemah, penulis mencoba untuk melemparkan masalah itu, penulis menyatakan bahwa:
Kalau soal laporan penyelenggaraan pemilu yang telat sampai pada pemerintah, bukankah aturan mainnya dapat ditelusuri kembali mengapa sampai dapat telat seperti itu. Bukan dengan cara digebyah uyah (digenerasilir), lalu memvonis kinerja KPU disclaimer dan komisioner KPU wajib dijatuhi ‘hukuman’ dengan dipecat (di-PHK sebelum masa baktinya habis), serta tidak berhak menerima kenaikan uang kehormatannya.
Kalau hanya soal terlambatnya laporan hasil pemilu, mestinya sekjen bisa menegur bawahannya. Artinya, jajaran Pegawai (PNS) KPU pun harus ikut bertanggungjawab karena soal lapor melapor (berkait dengan bidang administrasi) tersebut adalah merupakan bagian kegiatan dari kinerja sekretariat. Sudah semestinya dan seharusnya sekretaris melaporkan pelaporan-pelaporan tersebut, bukan justru membebankannya kepada komisioner, yang jumlahnya hanya 5 (lima) orang dan kadangkala komputer pun tidak disediakan lengkap untuk mereka.

Entah apa yang ada di benak penulis sampai kemudian menuliskan hal ini. Melempar masalah kepada secretariat. Barangkali penulis menganggap secretariat adalah kumpulan sapi perah yang bisa disetir kesana-sini, dipersalahkan dalam banyak kesalahan dan lain-lain. Sampai-sampai beralasan bahwa computer tidak mencukupi bagi komisioner. Apakah ini indikasi “meminta” fasilitas berupa computer?? Saya tidak berani menebak demikina. Yang pasti, penulis lupa bahwa seringkali secretariat tidak mampu melakukan apa-apa karena komisioner sama sekali tidak melakukan apa-apa juga. Bagi saya,melemparkan tugas pembuatan laporan kegiatan pemilu kepada secretariat dan berakhir pada pelemparan kesalahan kepada secretariat adalah salah besar. Saya hanya ingin mempertanyakan, menjadi tugas siapakah membuat laporan kegiatan pemilu itu?? sekretariatkah atau komisioner?? Jika memfasilitasi pembuatan laporan kegiatan pemilu maka saya berani jawab bahwa itu tugas secretariat.

Di bagian “KPU ideal?” penulis menyatakan:
Mengingat beratnya beban tugas yang harus dipanggulnya, idealnya keanggotaan KPU tersebut direkrut dari lulusan sarjana dari fakultas politik jurusan pemilu. Tetapi mana ada universitas dan perguruan tinggi di negeri ini yang berani membuka fakultas politik dan jurusan kepemiluan? Oleh karena tidak ada universitas/perguruan tinggi yang berani membuka fakultas politik jurusan kepemiluan, maka undang-undang pun hanya mensyaratkan calon anggota KPU serendah-rendahnya berijazah Sarjana Srata Satu (S-1). Resikonya, ya, tentu pelamarnya dari berbagai jurusan dan latar belakang yang beragam.

Saya tertawa lepas ketika membaca tulisan ini. Benar-benar pikiran yang konyol, batin saya. Tapi okelah, mungkin penulis tidak banyak mengetahui bahwa ada sekian banyak universitas di Indonesia ini yang mengajarkan tentang pemilu. saya sendiri adalah alumni jurusan ilmu pemerintahan UGM yang dalam kurikulum wajibnya ada mata kuliah system kepartaian dan pemilu. Penulis bisa survey jika berkenan tentang materi apa saja yang diajarkan disana. Dalam mata kuliah tersebut dibahas tuntas tentang partai, kepartaian, dan pemilu. silakan kunjungi http://jpp.fisipol.ugm.ac.id/ dan saya piker banyak jurusan ilmu pemerintahan dan ilmu politik di universitas lain yang mengajarkan mata kuliah itu.

Dan penulis juga menyatakan bahwa:
Sudah tahu begitu, ironisnya setelah mereka diterima sebagai anggota KPU, lembaga penyelenggara pemilu ini tidak pernah memberikan pembekalan tentang kepemiluan kepada anggota KPU tersebut. Sehingga mereka yang berlatar belakang teknik, ekonomi, hukum, sosial, bahkan sarjana agama pun harus belajar sendiri untuk bisa menyesuaikan tugas barunya tersebut.

Barangkali penulis lupa mengenai syarat mencalonkan diri menjadi anggota KPU Pasal 11 bagian e, “memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu”. Jika memahami pasal tersebut, tidak mungkin seorang komisioner mengeluh tentang minimnya keilmuan mereka tentang pemilu.

Kategori:Uncategorized

UU 2 tahun 2011 perubahan UU 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Matrik Perubahan UU 2 Tahun 2008 ke UU 2 Tahun 2011

Matrik Perbandingan UU 2 2008 dengan UU 2 2011 tentang Parpol

Kategori:Uncategorized