Beranda > Uncategorized > KPUku sayang, KPUku malang (menjawab tulisan “Disclaimer, apa itu?”)

KPUku sayang, KPUku malang (menjawab tulisan “Disclaimer, apa itu?”)

Baru-bari ini secara sengaja saya searching di internet semua hal berkaitan dengan KPU. Dan secara tak sengaja saya masuk dalam web KPU Demak. Terdapat beberapa tulisan artikel yang terkait dengan pemilu yang ditulis oleh salah satu anggota komisioner. Dari beberapa tulisan tersebut, setidaknya ada 3 tulisan yang membuat saya gelisah yang memaksa saya untuk menulis sedikit klarifikasi dan diskusi untuk menambah keilmuan kita tentang KPU. Untuk kali ini saya ingin menyoroti tulisan yang berjudul “Disclaimer, apa itu?”. Secara lebih lengkap silakan lihat di http://kpudemak.wordpress.com/2010/06/09/disclaimer-apa-itu/

Saya sungguh-sungguh heran dengan penulis, pemahaman penulis, dan persepsi penulis tentang KPU, padahal jelas tertulis dibawah nama penulis bahwa penulis adalah komisioner. Tulisan tersebut menunjukkan kedangkalan pemahaman dan cara piker keliru dalam memahami permasalahan di KPU. Lagi-lagi yang saya sayangkan adalah penulis merupakan komisioner yang memiliki kekuasaan memutuskan kebijakan politis lembaga KPU di tingkat kab/kota.

Baik, akan saya urai beberapa kejanggalan yang ada. Pertama, penulis menuliskan:
Agak sulit dicari memang, di mana letak disclaimernya KPU tersebut. Karena, pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009 lalu, KPU telah nyata-nyata berhasil mendudukkan para legislatif di tingkat kabupaten kota hingga pusat (Senayan-red) termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)nya.
Demikian pula Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 pun telah dilantik tanpa adanya komplain ‘ngotot’ dari pasangan calon (paslon) yang kalah. Pemerintah pun telah mengakui kesuksesan kerja keras lembaga lima tahunan tersebut.

Selain telah dilantiknya para anggota legislatif (termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah) dan Presiden-Wakil Presiden RI hasil Pemilu 2009 tersebut di atas, indikator kesuksesan kedua pemilu itu dapat dilihat dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Pertanyaan yang muncul sekarang, kalau hasil produk KPU sudah dapat diterima oleh masyarakat dan dinilai legitimate, mengapa justru produsennya (KPU) masih dikatakan disclaimer? Di mana letak disclaimernya KPU tersebut?

Kata tanya terakhir dalam tiga paragraf di atas menunjukkan kesalahan pemahaman penulis tentang disclaimers. Bagaimana mungkin disclaimer dihubungkan dengan terpenuhinya komposisi dewan, terlaksananya pelantikan presiden dan wakil presiden, dan “penerimaan” masyarakat terhadap hasil pemilu?? Sebuah tanda tanya besar bagi saya. Entah logika apa yang digunakan sehingga menghubung-hubungkan hal yang demikian itu. dan yang lebih lucu lagi adalah “klaim” keberhasilan pemilu. Banyak studi menyebutka bahwa pemilu 2009 relatif gagal.

Paragraph selanjutnya penulis mengatakan:
Ini adalah suatu keajaiban yang aneh. Suatu keajaiban yang sulit dinalar oleh logika siapa pun. Kalau KPU dikatakan disclaimer karena telah menghambur-hamburkan uang rakyat, di antaranya untuk TI (Teknologi Informasi) yang dianggap gagal lantaran putus di tengah jalan karena tidak seluruh perolehan suara pemilu legislatif berhasil dikumpulkan masuk cepat, menandingi hitung cepat lembaga lain, maka perlu ditelusuri lagi kasusnya di mana penyebab kemandegan atau kemacetan itu terjadi. Toh anggaran sudah dikembalikan karena tidak jadi dipakai habis.
Kalau disclaimer KPU terletak di DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang amburadul dan selalu berubah-ubah, masih ada tentara dan polisi masuk dalam DPT, maka perlu juga ditelusuri dimana trouble-nya sistem yang digunakan tersebut. Toh MK pun telah dapat memahami kesulitan KPU dalam pemutakhiran data pemilih tersebut. Lalu di mana letak disclaimer KPU tersebut
?

Lagi-lagi disclaimer dihubungkan dengan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Disclaimer dihubungkan dengan kegagalan system IT KPU di pemilu 2009, juga dengan DPT yang ruwet. Pemahaman dari mana ini???
Saya bukan seorang yang paham mengenai keuangan, tapi terkait dengan status opini disclaimer mengharuskan saya memahami keuangan yang diantaranya adalah sebab-sebab munculnya opini disclaimer. Cukup mudah bagi penulis untuk belajar dan memahami secara instan tentang penyebab opini disclaimer. Dari hasil penelusuran singkat saya, disclaimer muncul karena beberapa hal yang terkait dengan keuangan dan asset instansi yang kurang benar dalam pelaksanaan penggunaannya. Silakan lihat http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=269 atau http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=870&id=4829 dan banyak lagi penjelasan lain yang sama sekali jauh dari pemahaman penulis.

Setelah beberapa paragraf membuat argument yang lemah, penulis mencoba untuk melemparkan masalah itu, penulis menyatakan bahwa:
Kalau soal laporan penyelenggaraan pemilu yang telat sampai pada pemerintah, bukankah aturan mainnya dapat ditelusuri kembali mengapa sampai dapat telat seperti itu. Bukan dengan cara digebyah uyah (digenerasilir), lalu memvonis kinerja KPU disclaimer dan komisioner KPU wajib dijatuhi ‘hukuman’ dengan dipecat (di-PHK sebelum masa baktinya habis), serta tidak berhak menerima kenaikan uang kehormatannya.
Kalau hanya soal terlambatnya laporan hasil pemilu, mestinya sekjen bisa menegur bawahannya. Artinya, jajaran Pegawai (PNS) KPU pun harus ikut bertanggungjawab karena soal lapor melapor (berkait dengan bidang administrasi) tersebut adalah merupakan bagian kegiatan dari kinerja sekretariat. Sudah semestinya dan seharusnya sekretaris melaporkan pelaporan-pelaporan tersebut, bukan justru membebankannya kepada komisioner, yang jumlahnya hanya 5 (lima) orang dan kadangkala komputer pun tidak disediakan lengkap untuk mereka.

Entah apa yang ada di benak penulis sampai kemudian menuliskan hal ini. Melempar masalah kepada secretariat. Barangkali penulis menganggap secretariat adalah kumpulan sapi perah yang bisa disetir kesana-sini, dipersalahkan dalam banyak kesalahan dan lain-lain. Sampai-sampai beralasan bahwa computer tidak mencukupi bagi komisioner. Apakah ini indikasi “meminta” fasilitas berupa computer?? Saya tidak berani menebak demikina. Yang pasti, penulis lupa bahwa seringkali secretariat tidak mampu melakukan apa-apa karena komisioner sama sekali tidak melakukan apa-apa juga. Bagi saya,melemparkan tugas pembuatan laporan kegiatan pemilu kepada secretariat dan berakhir pada pelemparan kesalahan kepada secretariat adalah salah besar. Saya hanya ingin mempertanyakan, menjadi tugas siapakah membuat laporan kegiatan pemilu itu?? sekretariatkah atau komisioner?? Jika memfasilitasi pembuatan laporan kegiatan pemilu maka saya berani jawab bahwa itu tugas secretariat.

Di bagian “KPU ideal?” penulis menyatakan:
Mengingat beratnya beban tugas yang harus dipanggulnya, idealnya keanggotaan KPU tersebut direkrut dari lulusan sarjana dari fakultas politik jurusan pemilu. Tetapi mana ada universitas dan perguruan tinggi di negeri ini yang berani membuka fakultas politik dan jurusan kepemiluan? Oleh karena tidak ada universitas/perguruan tinggi yang berani membuka fakultas politik jurusan kepemiluan, maka undang-undang pun hanya mensyaratkan calon anggota KPU serendah-rendahnya berijazah Sarjana Srata Satu (S-1). Resikonya, ya, tentu pelamarnya dari berbagai jurusan dan latar belakang yang beragam.

Saya tertawa lepas ketika membaca tulisan ini. Benar-benar pikiran yang konyol, batin saya. Tapi okelah, mungkin penulis tidak banyak mengetahui bahwa ada sekian banyak universitas di Indonesia ini yang mengajarkan tentang pemilu. saya sendiri adalah alumni jurusan ilmu pemerintahan UGM yang dalam kurikulum wajibnya ada mata kuliah system kepartaian dan pemilu. Penulis bisa survey jika berkenan tentang materi apa saja yang diajarkan disana. Dalam mata kuliah tersebut dibahas tuntas tentang partai, kepartaian, dan pemilu. silakan kunjungi http://jpp.fisipol.ugm.ac.id/ dan saya piker banyak jurusan ilmu pemerintahan dan ilmu politik di universitas lain yang mengajarkan mata kuliah itu.

Dan penulis juga menyatakan bahwa:
Sudah tahu begitu, ironisnya setelah mereka diterima sebagai anggota KPU, lembaga penyelenggara pemilu ini tidak pernah memberikan pembekalan tentang kepemiluan kepada anggota KPU tersebut. Sehingga mereka yang berlatar belakang teknik, ekonomi, hukum, sosial, bahkan sarjana agama pun harus belajar sendiri untuk bisa menyesuaikan tugas barunya tersebut.

Barangkali penulis lupa mengenai syarat mencalonkan diri menjadi anggota KPU Pasal 11 bagian e, “memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu”. Jika memahami pasal tersebut, tidak mungkin seorang komisioner mengeluh tentang minimnya keilmuan mereka tentang pemilu.

Iklan
Kategori:Uncategorized
  1. David Sanjana
    Mei 23, 2011 pukul 6:08 am

    kebetulan komisioner tersebut adalah Ketua KPU Demak tempat saya berdinas, akan saya tanyakan lagi maksud dari beliau yang terhormat agar semakin menarik diskusi ini mas. Mohon ijin copas…

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s