Beranda > Uncategorized > Definisi ‘Bersih’

Definisi ‘Bersih’

Kemarin saya bikin grup baru, GERAKAN PNS MUDA BERSIH. Saya gelisah dan kecewa melihat pemberitaan di media tentang rekening genduk PNS muda. Gila…!!! negara macam apa ini…
Tulisan di bawah ini adalah catatan pertama saya di grup…

Definisi Bersih..

Mengapa koq baru masuk wilayah definisi? saya juga bingung…tapi memang saya sampai saat ini belum menemukan definisi kata “bersih” dalam anggaran jajaran birokrasi.Beberapa waktu kemarin saya ada di sub bag program dan data. Salah satu tugasnya adalah perencanaan anggaran. Saya menafsirkan bahwa saya harus bisa merencanakan anggaran yang pada akhirnya adalah monitoring penggunaan anggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas di sub bag tersebut, saya banyak berinteraksi dengan bendahara. Kebetulan bendahara ketika itu termasuk bendahara yang ‘ketat’ dalam pengeluaran uang. Saya banyak belajar dari bendahara tentang bagaimana bersikap.

Dalam pelaksanaan monitoring tersebut, saya merasakan kegelisahan yang luar biasa. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak tercover dalam anggaran sehingga kemudian banyak penggunaan-penggunaan anggaran yang tidak berada dalam pos anggarannya atau bahkan anggaran-anggaran dengan penggunaan fiktif. Harus diakui bahwa ada beberapa kebutuhan riil yang dibutuhkan kantor akan tetapi tidak tercover dalam anggaran, atau tercover sebagian kecil sehingga masih ada kekurangan. Atau ada juga keperluan-keperluan sekunder atau bahkan tersier lain yang dibutuhkan kantor tetapi tidak ada dalam anggaran. nah bagaimana solusinya dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut??Setidaknya ada 2 pendapat (jika saya rangkum dalam diskusi2 dengan teman2 kantor atau teman2 birokrasi lain):

1. Kita harus patuh dengan pos2 anggaran yang sudah ada. Maka tidak layak dan salah bagi kita jika membelokkan pos2 anggaran untuk kebutuhan pos lain atau kuitansi fiktif untuk keperluan2 sekunder atau tersier lain.

2. Selama untuk kebutuhan kantor maka kita boleh membelokkan anggaran atau penggunaan kuitansi2 fiktif. Toh itu untuk kebutuhan kantor.

Pandangan pertama, jelas dan clear. masalah selesai dalam standart aturan hukum. akan tetapi terkadang hal itu tidak menyelesaikan urusan kantor. Misal, di kantor saya, anggaran service PC adalah untuk 5 unit dengan nominal tidak sampe 500rb pertahun. padahal PC di kantor saya ada 13an unit. Nah untuk menutup kekurangan itu lalu bagaimana jika kita tidak membelokkan pos anggaran atau kuitansi fiktif dengan catatan uangnya digunakan utnuk service.

Pandangan kedua, masuk akal. Akan tetapi jelas-jelas hal itu menyalahi aturan yang ada (bener kan???). Jelas bahwa penggunaan kuitansi fiktif itu salah.

Akan tetapi dua pendapat tersebut bisa dimaklumi dan dimaknai sebagai bagian dari langkah penyelesaian urusan kantor…

Jadi bagimana bersikap?? Hal ini sebelum tema2 lain tentang sesuatu yang sudah termasuk bagian dari wilayah kotor. Bagi saya, apa yang saya tulis ini bagian dari wilayah “bersih”.

hehehe…salam

Iklan
Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: