Arsip

Archive for the ‘Tulisan’ Category

Tingginya Syahwat Kekuasaan Elit Parpol

(Jawapos, lupa lagi)

Anwar Harjono, salah seorang mantan politisi senior masyumi, pernah mengatakan “partai hanyalah alat, prinsip berkaitan dengan tujuan (bisa menegakkan kalimat al-haq atau sempurna itu), yang dicapai dengan alat tertentu.” Sangat ideal dan utopis barangkali jika dikontekstualisasikan dengan kondisi bangsa Indonesia saat sekarang ini. Tetapi harus diakui bahwa para politisi era reformasi sekarang ini perlu banyak belajar tentang kedewasaan berpolitik terhadap politisi pada masa awal kemerdekaan.

Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena partai politik saat sekarang ini sungguh membingungkan. Beberapa partai politik pemenang pemilu mengalami masa krisis figur dan kepemimpinan dalam internal partai sehingga terjadi krisis koordinasi dalam tubuh elit partai. Dampak yang muncul kemudian adalah adanya penolakan atas terpilihnya pemimpin baru dalam kongres atau mubes partai politik. Alih-alih melakukan dinamisasi dan demokratisasi di tubuh partai tetapi yang terjadi justru perpecahan partai. Sehingga sekarang ini banyak partai politik yang mempunyai kepengurusan kembar. Kembarnya kepengurusan ini tidak hanya terjadi di tingkat DPP saja tetapi bahkan merembet ke tingkat daerah. Mengapa bisa demikian?

Sekedar flashback ke belakang, mari kita lacak sejarah awal kemunculan partai politik. Partai politik pertama muncul dan berkembang di daratan eropa barat sebagai wujud dari resistensi masyarakat atas kekuasaan monarki absolut. Masyarakat memandang bahwa kekuasaan monarki absolut harus dibatasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya adalah fungsionalisasi partai politik dalam perluasan hak politik dan hak pilih masyarakat. Partai politik kemudian menjadi alternatif bagi masyarakat untuk bisa melakukan kontak politik dengan kekuasaan raja. Dengan kata lain partai politik adalah penghubung antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Untuk selanjutnya sebagai bagian dari proses perkembangan kekuasaan maka partai politik menjadi alat bagi masyarakat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Partai politik yang ada di negara-negara modern sekarang ini adalah partai politik sebagai salah satu dampak dari proses modernisasi. Dimana demokratisasi adalah sebuiah tuntutan bagi masyarakat. Dalam kultur demokrasi terjadi proses dimana aspirasi masyarakat harus tersalurkan melalui lembaga-lembaga tertentu. Substansi demokrasi adalah keterwakilan masyarakat untuk dapat merumuskan keinginannya sendiri. Substansi ini kemudian melahirkan prosedur pemilihan untuk menjamin keterwakilan dalam masyarakat. Perkembangan ini kemudian membawa perubahan terhadap terjadinya perluasan fragmentasi dalam masyarakat. Masyarakat, baik sadar maupun tidak, terbelenggu oleh keyakinan dan kemauan untuk bertahan dengan keyakinannya itu. Dalam hal ini kemudian fragmentasi terjadi. Kondisi ini kemudian direspon dengan sifat modernisasi yang mampu menerima saran dan masukan dari pihak luar, maka terjadinya cross cuting interest adalah keniscayaan. Simpul ini juga akan bertemu dengan simpul yang lain dimana terjadi pertemuan antara collevtive mind dengan collective consciousness. Dari sinilah kemudian orang mendirikan organisasi partai politik tentunya dengan tujuan artikulasi dan agregasi kepentingan dalam masyarakat seperti yang disebutkan oleh Almond dalam lingkaran sistem politiknya.

Sayangnya logika ini tidak ada dalam kamus elit politik di Indonesia. Jika dibanyak negara modern partai politik adalah salah satu agen of change bagi bobroknya sistem politik tetapi di Indonesia justru sebaliknya bahwa partai politik memperparah “sakitnya” sistem politik yang ada. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka bisa dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih sangat didominasi oleh syahwat kekuasaan para elit. Barangkali karena sangat tingginya syahwat tersebut dan tidak ada model penyaluran yang sehat maka elit politik kemudian melampiaskannya kepada partai politik. Tentunya dengan social cost yang cukup tinggi yakni dikhianatinya hak-hak masyarakat konstituen partai.

Para elit partai tidak sadar sepenuhnya bahwa tingginya syahwat politik yang ada pada diri mereka merupakan penghalang utama penyatuan diri mereka dengan partai. Seolah-olah mereka adalah pejuang partai dan harus berhasil dengan partai tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah mempertahankan dominasi legal mereka atas partai dengan menginjakkan kakinya pada konstituen. Sedangkan konstituen tidak sadar bahwa dirinya sedang dikhianati. Para elit tidak menanamkan tujuan, visi, misi, dan ideologi partai dalam diri mereka. Mereka juga tidak larut dan hanyut dalam logika tujuan terbesar dari partai. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Maka yang terjadi kemudian adalah saling fitnah, saling rebut, saling lempar, atau bahkan saling tuntut di pengadilan. Tidak ada lagi bahasa kekeluargaan, bahasa ketulusan, bahasa ibu dan anak, dan segala macam bahasa kebaikan.

Yang sangat mengkhawatirkan dari kondisi ini adalah ketidakpedulian mereka terhadap kebingungan para konstituen. Dampak terburuk yang kemudian hadir didepan mata adalah semakin lemahnya sistem politik karena masyarakat sudah tidak lagi mempercayai lembaga partai politik. Memudarnya kepercayaan ini akibat dari kejenuhan masyarakat setelah mereka mempercayai dan mengikhlaskan nasib mereka ditangan elit-elit partai tetapi ternyata mereka mendapati bahwa para elit tidak lagi konsentrasi atas kerja yang seharusnya mereka lakukan dan hanya melakukan manuver-manuver politik yang sama seklai tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Selain memudarnya kepercayaan masyarakat, yang harus dicermati juga adalah prospek akan menguatnya posisi dan dominasi kekuatan negara atas rakyat. Logika ini dibangun didasarkan atas ketiadaan lembaga kontrol yang semula dimainkan oleh partai politik. Jika partai politik terlalu sering berkonflik dan tenaga mereka habis di tengah jalan maka negara akan sangat berkuasa dan bebas melakukan apa saja. Negara melalui pemerintahan yang sah akan semakin menancapkan kekuasaan di masyarakat dengan didukung oleh partai pendukung pemerintah. Analisa bisa kita mulai dari menguatnya posisi Partai Golkar dan keinginan untuk melakukan resuffle dengan target perolehan tambahan jabatan menteri. Juga dengan kasus di bidang agraria, dimana negara berhak mencabut hak masyarakat atas tanah jika negara berkepentingan untuk melakukan tugas-tugas demi kepentingan umum. Sungguh mnyedihkan dan sangat-sangat menakutkan. Rejim otoritarian semodel orde baru bisa saja muncul melalui celah ini.

Lalu bagaimana solusinya? Tidak ada jalan lain, kembalikan semuanya pada masyarakat dan natural law akan bermain dengan sendirinya. Mekanisme seleksi alam ini akan terfasilitasi dan sangat dibantu dengan adanya pilkada secara langsung. Jika banyak orang pesimis dengan pilkada secara langsung yang menjadikan partai politik sebagai satu-satunya pintu masuk bagi pendaftaran calon kepala daerah maka saya optimis bahwa secara bertahap akan terjadi transformasi kepartaian. Dalam pilkada secara langsung ini partai politik dipaksa secara cepat untuk melakukan peleburan dengan masyarakat. Elit partai tidak boleh hanya duduk dibelakang meja, tetapi harus terjun langsung dalam masyarakat. Calon kepala daerah bukan lagi orang yang faham tentang administrasi, organisasi, dan manajemen lembaga pemerintahan semata tetapi juga harus faham psikologi massa dimana dia dicalonkan. Calon kepala daerah dengan melalui partai politik akan terus menerus bekerja untuk rakyat dan mengetahui kebutuhan riil dari masyarkat. Dan mekanisme ini juga yang akan mempermudah bagi proses transformasi kepartaian menuju partai catch all seperti yang disebutkan oleh Otto Kirchheimer sebagai partai modern ala eropa barat. Dalam model kepartaian ini partai politik dituntut untuk mengenal dan dikenal oleh masyarakat. Tidak ada lagi istilah partai massa atau partai kader tetapi keduanya bertemu dalam sistem cacth all.

(Moh Ilyas Purwo Agomo)

Iklan
Kategori:Tulisan

Hutang, Bagai Duri Dalam Daging

(Kompas, lupa)

Sabtu kelabu 27 Mei 2006 masih menyisahkan duka yang cukup dalam bagi sebagian masyarakat DIY dan Jateng. Ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu lainnya luka-luka dan untuk sementara waktu mereka tidak mempunyai tempat tinggal untuk berteduh. Selama ini mereka hanya mengandalkan tenda-tenda darurat yang sifatnya sementara dan apa adanya.

Hasil pendataan dari satkorlak bencana menyebutkan bahwa jumlah total rumah yang rusak sebanyak 358.694 unit. Dengan perincian rumah yang roboh sebanyak 75.315 unit, rusak berat 116.211 unit, dan rusak ringan 167.168 unit. Untuk biaya rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat gempa, pemerintah harus menyediakan dana sekitar Rp. 11,7 trilliun. Jumlah ini setara dengan 40% nilai total kerusakan dan kerugian yang berjumlah Rp. 29,2 trilliun.

Pertanyaannya kemudian adalah dari mana pemerintah memperoleh dana sebegitu besar? Dalam beberapa kali kesempatan di media, Sultan HB X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa sebisa mungkin bencana yang melanda warga Yogyakarta tidak membebani negara dengan melakukan pinjaman ke luar negeri. Sultan tidak mau melihat kenyataan bahwa masyarakat Yogyakarta harus menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia atas hutang-hutang yang dilakukan oleh pemerintah hanya untuk proses rehabilitasi dan rekontruksi korban gempa di Yogyakarta.

Barangkali Sultan sadar betul bagaimana masyarakat Yogyakarta harus dilindungi harga dirinya. Selain sebagai Gubernur DIY, Sultan juga menyadari kedudukannya sebagai Raja dalam Kesultanan Mataram. Harga diri seorang raja menjadi pertaruhan dalam hal ini. Tidak selayaknya Yogyakarta yang juga bekas wilayah Kerajaan Mataram yang tersohor itu kemudian menanti belas kasihan dan hutangan dari pihak lain.

Secara politis, selama ini wilayah Yogyakarta mempunyai nilai tawar yang sangat tinggi. Potensi Yogyakarta sebagai salah satu kekuatan politik terpenting di Indonesia harus dipertahankan. Jika kemudian Yogyakarta harus menjadi beban negara dalam melakukan pinjaman maka sebagaimana layaknya kultur masyarakat jawa, ada rasa pakewuh dan sungkan dari para elit politik lokalnya. Pada akhirnya rasa ini akan menurunkan nilai tawar dan kekuatan politis tersendiri yang dimiliki oleh Yogyakarta.

Nilai hutang terkadang tidak bisa dihitung secara kasat mata dengan nominal rupiah. Tapi di sana juga ada rasa kebebasan dan kemerdekaan yang terkekang. Apalagi jika kemudian nominal yang ada sangat besar dan menyangkut kebutuhan pokok dari masyarakat, maka nilai kebebasan dan kemerdekaan yang tergadai akan semakin besar.

Perlu penyikapan yang arif dalam memutuskan apakah perlu dana tersebut diambilkan dari pinjaman atau tidak. Tetapi pertimbangan terpenting adalah kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seringkali kita berfikir dalam jangka pendek bahwa dalam kurun waktu tertentu yang terpenting adalah masyarakat mempunyai tempat tinggal dan sarana yang lain. Tetapi ada faktor lain yang lepas dari perhatian yakni kebebasan dan kemerdekaan masyarakat dalam jangka panjang. Jika kemudian hutang ini dilakukan maka akan seperti layaknya duri dalam daging. Duri ini akan selalu terasa mengganggu kebebasan dan kemerdekaan aktifitas.

Masyarakat perlu sikap tegas dan sugesti positif dari pemimpin. Apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin lokal Yogyakarta, setidaknya dengan sikap-sikap optimismenya, pada dasarnya sangat membantu semangat dan motivasi hidup dalam masyarakat. Selama ini masyarakat selalu yakin bahwa dalam setiap bencana selalu ada makna dan hikmah didalamnya. Jika kemudian dalam bencana ini ada makna dan hikmah untuk bisa mandiri maka kenapa harus berhutang. Sebagaimana spanduk-spanduk berisi kata-kata Soekarno yang setia menemani para korban bencana di perempatan jalan ”Digempur…, hancur. Bangkit lagi. Digempur…, hancur. Bangkit lagi”.

Kategori:Tulisan

Wujud Rancunya Sistem Sistem Politik

(sekali lagi tulisan yang lupa kapan tepatnya dibuat dan dimuat di Jawapos)

Mala ng betul nasib masyarakat bangsa ini. Sudah miskin, banyak hutang, banyak musibah, dan masih juga diperparah oleh tingkah laku elit-elit politiknya yang tidak tahu malu. Barangkali rasa empati sudah hilang di mata para elit politik. Kalaupun ada maka itu sangat kecil dan tak lepas dari tuntutan peran yang dilakukan sebatas untuk menghilangkan kewajiban.

Baru-baru ini muncul kasus yang membuat geger kalangan wakil rakyat. Kembali lagi tentang kasus percaloan. Jika dulu kasusnya adalah calo bantuan bencana alam tetapi sekarang ini adalah percaloan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci. Sungguh naif, karena memang kasus-kasus percaloan ini terjadi pada aktifitas-aktifitas kemanusiaan dan ibadah. Kemana pikiran jernih para wakil rakyat ini sehingga harus melakukan tingkah laku seperti ini? Ibadah haji yang merupakan perjalanan ke tanah suci dengan tujuan mulia harus melewati banyak urusan yang sejatinya tidak perlu. Akhirnya biaya mahal dan fasilitas sangat kurang.

Merebaknya berita kasus percaloan wakil rakyat atas pelaksanaan ibadah haji akan menambah deret panjang rapot merah wakil rakyat atas pelaksanaan tugas-tugas perwakilan yang selama ini melekat pada diri mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwa aktifitas tugas wakil rakyat masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masing-masing wakil rakyat masih berjuang demi diri sendiri dan kelompok tanpa banyak pertimbangan atas nama rakyat. Mereka tidak memperhatikan aspirasi rakyat yang selama ini mereka wakili. Logika yang digunakan semata-mata hanya sudut pandang politik dan bukan kemanusiaan.

Dalam riset ilmiah terhadap wakil rakyat dinyatakan bahwa terdapat beberapa karakter dalam tingkah laku wakil rakyat. Tingkah laku wakil rakyat ini dikaitkan dengan hubungan wakil rakyat dengan konstituen mereka. Diantara karakter tingkah laku wakil rakyat adalah trustee/wali yakni wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri, tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya. Selanjutnya adalah delegate/utusan, yang mana bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili. Kemudian politico, kombinasi trustee–delegate tergantung keperluan atau masalah yang dihadapi. Partisan, yaitu wakil rakyat yang bekerja sesuai program partai. Kesatuan, wakil dari seluruh rakyat. Yang terakhir adalah penggolongan, wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu.

Secara teoritis, tingkah laku wakil rakyat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada dalam lingkaran sistem politik yang sedang berjalan. Beberapa hal yang mempengaruhinya adalah : karakter rezim, otoritarian atau demokrasi; tipologi partai, partai kader, partai massa, atau partai cacth all; sistem pemilu, proporsional atau distrik; serta subyektifitas personal wakil rakyat seperti tingkat pendidikan, organisasi yang diikuti, agama, dan kematangan personality.

Bangsa ini masih belum memiliki sistem politik yang komprehensif yang mendukung satu sama lain. Dalam konteks karakter rezim, bangsa ini masih mencari jati diri untuk menuju satu titik tertentu yang (katanya) disebut sebagai demokrasi. Tetapi secara umum sikap otoritarian pemerintah masih sangat terasa. Kondisi ini kemudian didukung oleh masih belum mapannya sistem kepartaian dan sistem pemilu. Kedua sistem ini masih terus dilakukan uji coba untuk mencari format yang tepat bagi masyarakat bangsa ini yang sangat besar dan sangat plural. Terbukti pelaksanaan pemilu yang cenderung tidak sepenuhnya yakin dengan pemberlakukan salah satu sistem secara mutlak. Solusinya kemudian adalah penggabungan antara sistem proporsional dengan sistem distrik yang secara faktual justru memperburuk kondisi politik dalam masyarakat. Jelas sekali bahwa pertimbangan politik lebih dominan dalam penentuan sistem yang sedang digunakan.

Sistem kepartaian yang ada juga masih belum menunjukkan kondisi yang stabil. Kadar demokrasi terkadang memang diindikasikan dengan terjaminnya pluralisme yang ada. Banyaknya partai politik yang ikut dalam bursah pemilu setidaknya mengindikasikan demikian. Tetapi tidak dapat dijelaskan secara sistemik bahwa partai yang baru berdiri kemudian secara langsung memperoleh suara yang begitu besar dan akhirnya memegang tampuk pemerintahan. Sistem politik bangsa ini masih belum bisa melindungi kestabilan partai politik dalam konteks proses pelaksanaan pemilu.

Wujud dari kerancuan sistem politik seperti yang disebutkan diatas ternyata berimbas pada karakter tingkah laku wakil rakyat. Wakil rakyat pada akhirnya menjadi wakil bagi diri mereka sendiri. Jelaslah bahwa dalam karakter tingkah laku wakil rakyat di atas disebutkan sebagai trustee atau wali. Mereka bertingkah laku tanpa ada pertimbangan rakyat tetap atas kemauan mereka sendiri.

Maka dari itu, nilai kestabilan sistem politik menjadi penting. Jika secara sistemik belum bisa ditentukan mana yang harus diikuti maka wakil rakyat kemudian mempunyai kecenderungan untuk bekerja sendiri-sendiri. Wakil rakyat kemudian bertingkah laku sebagai broker dan sangat oportunis. Mereka berkecenderungan untuk selalu memilah-milah masalah mana yang menguntungkan dan mana yang sekiranya merugikan. Tentunya yang mebguntungkan akan segera diambil dan membuang urusan-urusan yang justru merugikan mereka. Jadilah mereka seperti calo-calo dalam urusan rakyat. Kita tunggu calon calo selanjutnya.

Oleh:  Moh Ilyas Purwo Agomo

Kategori:Tulisan

Reinforcement Hidup Sehat Tanpa Rokok

(Tulisan jaman dahulu kala – lupa kapan tepatnya dimuat di sindo)

Salah seorang ahli psikologi terkenal, B.F. Skinner, menekankan pengaruh lingkungan dalam membentuk pribadi seseorang. Bahwa kepribadian merupakan pola perilaku konsisten yang menggambarkan sejarah reinforcement (penguatan, ganjaran) yang kita alami. Selama ini, kita memiliki pola sikap dan perilaku tertentu dikarenakan kita mendapat reinforcement dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut.

Sejarah baru tentang larangan merokok di tempat umum di mulai dari DKI Jakarta. Aturan mengenai larangan tersebut tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2005. Pasal 13 dalam Perda tersebut mengatur ketentuan bahwa di tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok. Selain itu, pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok. Yang lebih menghebohkan lagi pada perda ini adalah sanksi bagi yang melanggar. Pelanggaran bagi beberapa pasal yang ada termasuk pasal 13 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta (pasal 41 ayat 2).

Perda tersebut, setidaknya, akan membatasi kegemaran merokok masyarakat selama ini. Meski ada peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dalam setiap bungkusnya, minat merokok relatif tak pernah surut. Peringatan dalam bungkus rokok tersebut terkesan hanyalah sebatas formalitas bacaan bagi perokok untuk selanjutnya dicampakkan bersamaan dengan asap-asap rokok yang keluar dari mulut dan hidung para perokok. Bahkan anak-anak remaja sudah banyak yang merokok. Bukan hanya laki-laki, sekarang banyak perempuan yang tidak malu lagi merokok di tempat umum.

Reaksi dalam masyarakat beragam. Seperti pada umumnya, kebijakan baru yang muncul disambut pro-kontra. Hal ini tentu sangat wajar, bagi perokok, pedagang rokok ataupun produsen rokok perda tersebut dapat menjadi ancaman, tetapi bagi perokok pasif, sudah tentu munculnya perda tersebut sangat menggembirakan, karena harapan mengenai hidup sehat dengan udara yang bersih dapat diwujudkan walaupun pelaksanaannya diperkirakan satu tahun terhitung mulai disahkan.

Nilai positif dalam larangan merokok di tempat umum adalah sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesehatan dan produktivitas. Tingkat kesehatan dalam masyarakat dengan sendirinya akan menunjukkan indeks kenaikan. Hal ini dikarenakan udara bersih dan bebas asap rokok mengurangi penyakit yang diakibatkan karena merokok seperti kanker paru-paru. Masyarakat yang sehat sudah barang tentu produktivitas akan meningkat dibanding mereka yang keluar masuk rumah sakit karena merokok. Di Indonesia, setiap tahun terdapat 57 ribu orang meninggal karena menderita penyakit yang disebabkan asap rokok seperti jantung, paru-paru, kanker tenggorokan/mulut dan stroke.

Jika kita nilai secara positif maka Perda tersebut bisa menjadi reinforcement positif bagi program-program kesehatan lingkungan karena terciptanya udara bebas polusi yang berasal dari asap rokok. Terjadi bentuk penguatan terhadap keinginan masyarakat untuk menciptakan udara yang bersih dan sehat. Karena sifatnya sebagai penguat maka hasil yang didapatkan tidaklah bersifat mutlak. Sifat penguat ini hanyalah satu bagian pendukung tetapi sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku tertentu.

Larangan merokok di tempat umum ini tidaklah semata-mata kemudian menjadikan lingkungan bebas dari orang yang merokok. Juga bukan semata-mata menjadikan udara menjadi bersih dan sehat. Tetapi akan mengurangi tingkat polusi dan pencemaran udara oleh asap rokok. Jika sebelumnya perokok pasif selalu mendapat jatah asap dalam volume yang maksimal maka sekarang perokok pasif akan sedikit bernafas lega karena kiriman asap akan berkurang secara signifikan.

Patutlah kita berguru pada negara tetangga kita, Singapura. Larangan merokok di tempat umum sudah ditegakkan dengan baik di sana. Dampaknya adalah kesadaran masyarakatnya terus meningkat. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum sungguh luar biasa. Tentunya harapan selanjutnya adalah dampak positif bagi masyarakat atas perda tersebut sehingga lambat laun akan tercipta lingkungan yang sehat.

Kategori:Tulisan